Pemerintah Paksa Peserta Tuna Netra Berimajinasi

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) Resto Listyarti turut mempersoalkan tidak adanya soal Ujian Nasional (UN) Braille untuk penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka kesulitan mengikuti UN.

Hal ini terungkap dari laporan di Posko Pengaduan UN FSGI. Diakui Retno, pada UN kali ini jumlah laporan yang masuk menurun drastis dari jumlah laporan atau pengaduan yang masuk tahun-tahun sebelumnya.

Posko yang dibuka sejak 1 April 2016 pada hari kedua menerima 10 laporan yang berasal dari Tasikmalaya, Kupang, Kerawang, Medan, Mataram, Karanganyar, Sidoardjo, Makassar dan Jakarta.

Posko FSGI mengkalisifikasi jenis laporan pengaduan UN, seperti masalah teknis berupa pemadaman listrik di Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Kupang (NTT).

Kemudian, server tidak bisa terkoneksi ke server pusat di salah satu sekolah di Kerawang selama 3 jam. Sehingga para peserta UNBK sempat panik karena terlalu lama menunggu.

"Substansi, tidak adanya soal UN Braille untuk penyandang tuna netra," kata Retno kepada JPNN.com, Kamis (7/4).

Menurutnya, soal braille memang cukup mahal, diperkirakan Rp 500.000/soal, tapi seharusnya harga tidak menjadi halangan bagi pemerintah. Laporan masalah ini berasal dari Mataram, Jakarta, Karanganyar,Sidoardjo dan Makassar.

Soal bagi peserta tuna netra menurut laporan, dibacakan pengawas. Namun peserta tetap merasa kesulitan karena soal-soal yang disertai gambar, simbol, dan grafik tidak bisa dijelaskan si pengawas.