Pemerintah Pangkas Anggaran Rp 100 T

jpnn.com - JAKARTA - Ancaman pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pemerintah siap mengencangkan ikat pinggang. Anggaran kementerian/lembaga (K/L) pun bakal dipangkas.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, berdasar kalkulasi sementara postur APBN-Perubahan 2014, ada kemungkinan defisit bakal membengkak lebih dari 3,0 persen produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, berpotensi melanggar Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan batas maksimal defisit APBN 3 persen PDB. "Karena itu, pemerintah akan memangkas belanja kementerian/lembaga hingga Rp 100 triliun," ujarnya di DPR kemarin (20/5).
       
Menurut Chatib, pemangkasan belanja merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pengendalian belanja pemerintah. Draf rancangan APBN Perubahan 2014 menunjukkan belanja klementerian/lembaga ditetapkan Rp 539,3 triliun.

Angka itu turun hampir Rp 100 triliun dari pagu yang dipatok dalam APBN 2014 yang mencapai Rp 637,8 triliun. "Dengan begitu, kementerian/lembaga harus lebih fokus ke program-program strategis," katanya.
       
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, beberapa pos belanja yang anggarannya bakal dipangkas adalah belanja barang dan belanja bantuan sosial yang kebutuhannya tidak begitu mendesak. "Tapi tidak menutup kemungkinan komponen honor pegawai bisa juga dipotong," katanya.
       
Selain pemangkasan belanja, lanjut Chatib, upaya menjaga agar defisit APBN-P 2014 tidak terlalu lebar dilakukan melalui strategi optimalisasi pendapatan melalui pajak maupun nonpajak. Seperti setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN).

"Dengan strategi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan, kami berharap defisit (APBN-P 2014) bisa dijaga di kisaran 2,5 persen (PDB)," ucapnya.
       
Mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menambahkan, pemerintah juga terus mencermati potensi membengkaknya subsidi BBM dan listrik akibat depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp 11.700 per USD.

Angka itu melemah dibandingkan nilai yang dipatok dalam APBN 2014 sebesar Rp 10.500 per USD. "Subsidi energi tahun ini diproyeksikan naik signifikan," ujarnya.
       
Kalkulasi Kementerian Keuangan menunjukkan, subsidi BBM yang dalam APBN 2014 dipatok Rp 210,7 triliun bakal membengkak hingga Rp 285,0 triliun. Adapun subsidi listrik diproyeksi melonjak dari pagu Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun. "Dengan demikian, total subsidi BBM dan listrik tahun ini diperkirakan tembus angka Rp 392 triliun," katanya.
       
Askolani mengatakan, upaya menekan subsidi BBM sebenarnya bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM subsidi. Namun hal itu cukup sulit dilakukan. Karena itu, opsi yang mungkin dilakukan pemerintah adalah mengendalikan konsumsi BBM subsidi agar tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter. "Nah, untuk teknis pengendaliannya bagaimana, itu nanti di (Kementerian) ESDM," ucapnya. (owi/oki)