Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun, Ketua DPD RI: Sudah Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan memangkas libur akhir tahun. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut kebijakan pemerintah itu sudah tepat sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus virus Corona (Covid-19).
“Keputusan untuk mengurangi libur akhir tahun, saya rasa merupakan kebijakan yang tepat,” ujar LaNyalla di Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Adapun libur akhir tahun yang dipangkas merupakan pengganti cuti bersama Idul Fitri, yakni tanggal 28, 29, dan 30 Desember. Sementara itu libur Natal dan Tahun Baru tidak dipotong.
“Pemotongan libur akhir tahun bisa dimaklumi. Mengingat penambahan kasus Corona di Indonesia masih tinggi. Kita tahu per 1 Desember kemarin, total kasus Corona sudah menembus angka 543.975,” kata LaNyalla.
“Oleh karena itu, pengurangan libur ini sebaiknya disikapi dengan bijaksana, karena sudah beberapa kali kesempatan libur panjang berujung pada peningkatan tajam kasus Corona,” imbuh mantan Ketum PSSI ini.
LaNyalla mengimbau masyarakat untuk melakukan liburan produktif di rumah masing-masing. Dengan bijaksana tetap berada di rumah, masyarakat disebut telah membantu pemerintah menekan laju penularan Corona.
“Bantu pemerintah dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Karena ini juga untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari virus Corona,” sebut LaNyalla.
Senator asal Dapil Jawa Timur ini pun meminta pemerintah daerah terus melakukan tracking dan tracing untuk memutus mata rantai penyebaran Covid. Selain itu untuk mengantisipasi libur akhir tahun, kata LaNyalla, pemda juga diharapkan bisa memetakan titik-titik yang berpotensi timbulnya keramaian.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut kebijakan pemerintah memangkas libur akhir tahun sudah tepat sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus Covid-19.
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia