Pemerintah Penentu Opsi Harga BBM

JAKARTA- Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan pemerintahlah yang menjadi pengambil keputusan terkait opsi kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Dalam hal ini bukan menjadi keputusan DPR. DPR memberikan pertimbangan. Bahwa keputusan ini sepenuhnya adalah keputusan pemerintah," kata Pram, Kamis (2/2) kepada pers di Jakarta.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), harus memiliki skenario yang jelas. "Mana yang menjadi prioritas yang dipilih pemerintah, mana yang katakanlah pemerintah jauh lebih tahu bagaimana ini akan bisa dijalankan," katanya.

"Jangan kemudian melempar seakan-akan DPR, nanti DPR yang memutuskan. Kalau ada apa-apa, DPR yang bertanggungjawab. Itu tidak fair," kata bekas Sekjen PDI Perjuangan, itu.