Pemerintah Perketat Seleksi di Pansel
Jumat, 09 September 2011 – 07:26 WIB

Pemerintah Perketat Seleksi di Pansel
JAKARTA - Makin mudahnya anggota partai politik untuk masuk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, memunculkan keraguan terhadap independensi KPU. Pihak pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri menyatakan, kualitas penyelenggara Pemilu di 2014 mendatang akan tetap terjaga dengan memperketat proses seleksi.
''Dalam seleksi nanti, kita harus betul-betul menjaring orang yang bisa bertindak independen,'' ujar Tanribali Lamo, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri, usai rapat pembahasan revisi UU Penyelenggara Pemilu di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (8/9).
Baca Juga:
Menurut Tanri, pengetatan seleksi sebagaimana diatur dalam RUU Penyelenggara Pemilu adalah proses yang dilaksanakan simultan. Sejak mendaftar, akan ada serangkaian tes bagi kandidat yang mendaftar. Mulai dari administrasi, kesehatan, pemahaman terhadap kepemiluan, serta terakhir adalah pemeriksaan psikologi. ''Bedanya lagi, kalau dulu seleksi dilepas, kini pemerintah juga ikut,'' ujarnya.
Dalam hal pemeriksaan psikologi, kata Tanri, proses ini belum pernah dilakukan di seleksi sebelumnya. Menurut dia, calon anggota KPU dalam pemeriksaan psikologi juga akan diperiksa kemampuan sebenarnya dalam mengelola kelembagaan. ''Bukan cuma diperiksa, tapi juga daya tahan, kemampuan dia berkoordinasi, menghadapi stres, itu semua bisa dihadapi,'' jelasnya.
JAKARTA - Makin mudahnya anggota partai politik untuk masuk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, memunculkan keraguan terhadap independensi KPU.
BERITA TERKAIT
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Dana Otsus Kena Pemotongan, Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangannya
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada