Pemerintah Perkuat Posisi Gubernur di Hadapan Bupati

Apakah penguatan peran gubernur itu diiringi kewenanngan untuk memberi sanksi kepada bupati/wali kota" Mendagri mengatakan, pendekatan pemerintah dalam perumusan PP 23 Tahun 2011 bukan untuk sanksi. "Tapi bisa saja (gubernur) memberikan teguran. Misalnya kalau (bupati/wali kota) tidak taat. Karena aturan mengharuskan kabupaten dan kota untuk mau dikoordinasikan oleh gubernur. Kalau tidak, kan gubernur bisa saja memberikan teguran," ucapnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, kalau pun dirasa perlu adanya sanksi bagi bupati/wali kota, maka yang didorong adalah penerapan etika pemerintahan. "Jadi bukan sanksi dalam bentuk men-skors bupati. Bukan seperti itu. Tapi lebih menghormati etika pemerintahan," tandasnya.

Bagaimana dengan sanksi bentuk lain seperti menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/kota? Mendagri tidak sepaham dengan hal itu. Alasannya, menahan DAU sama saja yuang terkena imbasnya justru rakyat.  Selain itu, sanksi penundaan DAU juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau seperti itu yang kasihan kan rakyatnya. Misalnya kalau ada yang terlambat menyerahkan RAPBD, kan pusat yang memberikan sanksi penundaan pencairan DAU, dan itu kan di atur dalam PP tersendiri," ucapnya.