Pemerintah Perlu Buat Aturan Soal Tarif Promo Ojek Online
Dia memastikan bahwa tidak ada tidak ada yang diuntungkan dari kenaikan tarif ojek daring saat ini.
Dia juga berpendapat, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terlalu banyak melakukan intervensi bisnis transportasi dengan aturan yang tak sesuai sehingga menimbulkan masalah baru.
“Seharusnya, soal skema penetapan tarif biarlah diserahkan ke aplikator saja mengikuti mekanisme pasar, pemerintah tinggal mengawasi,” ujarnya.
BACA JUGA : Tarif Ojek Online Naik, Permintaan Layanan Go-Jek Turun
Pihaknya juga menyebut, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penetapan besaran tarif ojek daring saat ini justru berdampak besar pada penurunan minat konsumen.
"Tarif tinggi akan membuat order turun drastis dari sebelumnya, sehingga aplikator pun mulai perang lewat jalur promo agar orderan tetap stabil. Akibatnya kompetisi makin panas dan banyak aksi ‘bakar uang’,” katanya.
Oleh karena itu, bagi Poltak, kompetisi dalam ekonomi sebenarnya bukan hal tabu karena bisa mendorong harga menjadi lebih ekonomis.
Meski begitu, imbuhnya kompetisi berbahaya jika pemainnya tinggal sedikit karena salah satu pemain pasti berusaha menjadi pemain tunggal dan menguasai pasar.
Saat ini sedang terjadi perang tarif promo oleh aplikator ojek online setelah ditetapkannya aturan besaran tarif baru pada Mei 2019 lalu.
- Penetapan Tarif Ojol ke Pemda Perlu Dikaji Secara Cermat, Jangan Sampai Tumpang Tindih
- Komunitas Driver Ojol Kirim Surat Cinta Kepada Kemenhub
- Jika Biaya Sewa Aplikasi Dipangkas, Driver Ojol Makin Terdampak
- Ojol Mau Demo di Jaksel, Polisi Kerahkan 100 Personel
- BBM dan Tarif Ojol Naik, Waspada Inflasi Menggila!
- Selain Tarif Ojol, Antar Makanan dan Layanan Lainnya Juga ikut Naik