Pemerintah Perlu Lakukan 2 Langkah Penting Antisipasi BSOD
jpnn.com - JAKARTA - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai pemerintah perlu menjaga kemandirian dalam teknologi keamanan siber.
Pemerintah juga dinilai perlu mempertimbangkan untuk melibatkan pemain lokal berkualitas dalam peningkatan keamanan siber Indonesia.
Hal ini sangat penting menyusul terjadinya Blue Screen of Death (BSOD) pada 19 Juli 2024 lalu, di mana mengakibatkan sekitar 8,5 juta sistem Windows mogok di seluruh dunia.
Kerugian yang ditimbulkan senilai US$ 500 juta atau Rp 7,86 triliun pada Delta Airlines AS dan lebih dari AU$ 1 miliar atau Rp 10,41 triliun pada perusahan Australia.
Insiden tersebut juga berdampak buruk pada transparansi, medis, dan sistem operasi internal pemerintah di Indonesia.
"Hingga sekarang lembaga dan sistem pemerintah Indonesia mengandalkan sistem operasi (komputer) yang dikembangkan oleh AS. Saya kira ini akan memburukkan ancaman terhadap keamanan siber dan kebocoran data di Indonesia," ujar Alfons dalam keterangannya, Jumat (23/8).
Menurut Alfons, insiden gangguan akses Windows yang terjadi terutama pada sektor yang secara luas menggunakan sistem Windows Microsoft AS.
Karena itu terdapat risiko peretas menggunakan metode serupa untuk menyerang sistem nasional dan mencuri informasi dan data di Indonesia.
Pakar keamanan siber menilai Indonesia perlu melakukan dua langkah penting antisipasi BSOD.
- Hati-Hati, HP Terlalu Banyak Aplikasi Mudah Diretas
- Paypal Sempat Diblokir Kemenkominfo, Pakar IT Sebut soal Kedaulatan Digital
- Akun Ganjar di YouTube Diretas, Pakar Keamanan Siber Merespons Begini
- Akun YouTube Ganjar Pranowo Diretas, Pakar Keamanan Siber Mengingatkan Begini
- Pakar Kemanan Siber Mengaku tak Bisa Merekomendasikan Aplikasi Azan yang Aman
- Pakar Tak Setuju PeduliLindungi Dianggap Melanggar HAM oleh Kemenlu AS, Ini Alasannya