Pemerintah Perlu Moratorium Pemekaran

JAKARTA – Pemerintah didesak segera melakukan moratorium pemekaran wilayah, karena pemekaran dianggap menyedot sebagian besar APBN. Sementara dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat minim.Demikian dikemukakan Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, Suharso Manoarfa dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz  dari Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam diskusi bertajuk “Penyusunan Anggaran Negara di Masa Krisis” bersama Freidericch Nauman Stiftung, di Jakarta, Kamis (30/10)

“Banyak yang meminta pemekaran wilayah agar dapat kucuran dana dari pusat. Padahal itu sangat menyedot APBN, karena pola anggaran pusat kan menyebar dari APBN ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD. Pemekaran ini membuat anggaran negara semakin membengkak, tapi kurang berdampak. Makanya, pemerintah harus segera moratorium pemekaran wilayah. Apalagi di era krisis seperti ini,” kata Suharso.Di sisi lain, ia juga menyarankan agar penyusunan anggaran negara harus mengurangi sistem utang dan memperkecil pengaruh pasar. Dengan begitu, defisit anggaran yang terus membengkak dari tahun ke tahun secara perlahan dapat ditekan.

"Pemerintah juga boleh mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) bila terjadi krisis yang sistemik dan luas. Hanya saja, batasan krisis tidak jelas, sehingga anggaran harus disusun dengan memperkecil pengaruh eksternal. Sejauh tidak ada batasan yang tegas mengenai krisis, maka perdebatan anggaran negara akan selalu politis," tegas Harry menambahkan.Di Indonesia, sebut Harry, yang terjadi justru sedikit berlainan. APBD baru sampai ke daerah setelah beberapa bulan anggaran berjalan. "Kalau konsisten, maka semua kepala daerah bisa masuk penjara. Mereka banyak menggunakan anggaran dulu tanpa dasar hukum. Ini karena uang datang terlambat dan pembahasannya pun lebih terlambat lagi," ujarnya.

Sementara itu Suharso melanjutkan, peranan Bank Indonesia (BI) juga harus diperkuat dalam mengontrol dan menekan inflasi, bukan sebaliknya mengambil keuntungan dari tingginya inflasi. Saat ini BI memiliki PDB paling besar di Asia, namun tidak kuat dan stabil dibandingkan dengan bank sentral di negara lain. "Peranan BI masih jauh dari harapan. BI harus bebas dari intervensi politik apapun. Tetapi, hal ini masih sulit," ujar Suharso.