Pemerintah Perlu Waspada Kamuflase ala HTI saat Transisi Kepemimpinan 2024

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syauqillah menyatakan pemerintah harus menaruh perhatian adanya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024.
Dia menjelaskan kelompok ini selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional dan kemunculannya merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional ini masih eksis di Indonesia.
"Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tetapi sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri oleh ribuan orang. Pesannya gamblang: menegakkan khilafah," kata Syauqillah, Kamis (22/2).
Menurut Syauqillah, gerakan khilafah ini harus menjadi perhatian pemerintah dan tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini.
"Namun, pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, masih mengemuka," imbuhnya.
Dia juga mengatakan era media sosial yang begitu bebas akan sangat rawan sekali warga netizen ikut terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis.
"Kelompok yang rawan terhasut seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun gen-z sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror, untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru," tegasnya.
Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas dan polarisasi konfliktual di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total.
Ketua Prodi Kajian Terorisme SKSG UI, Muhamad Syauqillah menyatakan pemerintah harus menaruh perhatian adanya kehadiran HTI
- Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Dongkrak Jumlah ASN Hingga 5,7 Juta Orang
- RUMI Nilai Pertemuan Prabowo & Megawati Simbol Persatuan bagi Indonesia
- Pengamat: Ada Operasi Politik Menghancurkan Orang-Orang Kepercayaan Presiden Prabowo
- AHY Dinilai Tepat Menunjuk Rezka Oktoberia Jadi Wasekjen Demokrat
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- TB Hasanuddin Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dilindungi, Intimidasi Tak Bisa Ditolerasi