Pemerintah Pertimbangkan DPRD jadi Pejabat Negara

JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menjadikan anggota DPRD sebagai pejabat negara. Meski demikian, belum tentu status itu diikuti dengan hak keuangan layaknya pejabat negara.

Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan di kantornya, Kamis (10/3). Djohermansyah menyampaikan hal itu guna menanggapi tuntutan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang menggelar pertemuan di Bandung, Rabu (9/3). Pada pertemuan itu, ADPSI menginginkan hak protokoler dan keuangan sebagai pejabat negara.

Menurut Djohermansyah, idealnya DPRD memang masuk kategori pejabat negara. Namun dikatakan pula, pemerintah tak akan mengakomodasi seluruh aspirasi para legislator daerah itu.

"Idealnya pejabat negara, mungkin kategorinya di daerah seperti bupati dan walikota. Tapi persoalannya kembali pada keadaan keuangan negara," ujar Djohermansyah di kantornya, Kamis (10/3).