Pemerintah Pertimbangkan HPP Kedelai
Kamis, 02 Agustus 2012 – 07:08 WIB

Pemerintah Pertimbangkan HPP Kedelai
JAKARTA - Proses persiapan tata niaga kedelai terus bergulir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah mengadakan rapat pertama dengan para pihak khususnya petani kedelai. Dalam rapat awal yang digelar di Kantor Kemendag kemarin (1/8), Pemerintah merespon secara positif usulan petani kedelai untuk menetapkan kebijakan Harga Patokan Petani (HPP) kedelai. Dia melanjutkan,angka HPP tersebut dinilai cukup untuk meningkatkan produktifitas petani kedelai. Dalam hal ini, petani kedelai diharapkan lebih aktif memproduksi kedelai dibandingkan jagung. Lantaran, selama ini petani kedelai memang lebih memilih untuk menanam jagung karena dianggap lebih menguntungkan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan petani tentang urgensi HPP kedelai. Melihat harga kedelai yang cenderung fluktuatif, tentunya diperlukan instrumen untuk melindungi petani kedelai dari anjloknya harga kedelai internasional.
Baca Juga:
Gunaryo juga menyebutkan, HPP ideal yang bisa diterima petani kedelai adalah sebesar Rp 7 ribu per kilogram. Asumsinya, sebut Gunaryo, jika produksi kedelai per hektar mencapai 1,5 ton, maka petani bisa mendapatkan mendapatkan pendapatan sebesar Rp 17,5 juta untuk masa panen tiga bulanan.
Baca Juga:
JAKARTA - Proses persiapan tata niaga kedelai terus bergulir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah mengadakan rapat pertama dengan para pihak
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara