Pemerintah Pikirkan Opsi Lanjutkan Kongres PSSI

Agar ketegangan di antara pihak-pihak terkait yang sampai saat ini masih ada segera mencair, pemerintah juga berencana mempertemukan mereka di satu meja. "Pemerintah sebenarnya tidak mau campur tangan. Tapi, dalam situasi begitu, kami harus ambil inisiatif," ungkap Andi.

Menteri dari Makassar itu menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah turun tangan dengan memberikan jalan agar reformasi PSSI bisa berjalan. Sayang, setelah jalan terbuka, yang ditandai dengan turunnya Nurdin Halid dari jabatan ketua umum PSSI, situasi malah makin runyam karena banyak kepentingan yang sulit dipertemukan.

Menpora juga menampik anggapan beberapa pihak bahwa pemerintah lambat dalam menyikapi kemelut di PSSI sehingga saat ini kondisinya kian ruwet. "Sebenarnya, pemerintah sudah turun tangan. Tapi, soal memilih, pemerintah tentu tidak mau campur tangan. Yang pasti, FIFA juga harus mengerti kondisi di Indonesia. Kondisi yang terjadi saat ini adalah produk persoalan panjang yang terjadi selama ini di PSSI. Pemerintah tidak terlambat. Pada titik-titik tertentu, pemerintah berada di depan," paparnya. 

Bagaimana jika segala upaya sudah dilakukan, tapi FIFA tetap menjatuhkan sanksi untuk PSSI? "Kami lihat dulu sanksinya dan alasannya. Setelah itu, kami ambil langkah-langkah. Tapi, ada atau tidaknya sanksi, nanti harus tetap ada pemilihan pengurus PSSI. Pun, itu dilakukan lewat kongres yang pesertanya orang-orang tersebut. Jadi, sangat diperlukan langkah-langkah kompromi demi kepentingan bersama. Kalau semua masih ingin menang dan bersikeras dengan kepentingan masing-masing, yang pasti tidak bisa," jelas dia.