Pemerintah Pilih Pasif Soal DCA
Latihan Militer Singapura Bahayakan Ladang Minyak Natuna
Selasa, 25 Mei 2010 – 01:02 WIB
Ditegaskannya, ratifikasi bukanlah domain pemerintah karena prosesnya ada di DPR. Namun menurut Purnomo, sejak Menhan dijabat Juwono Sudarsono, DPR sudah keberatan dengan DCA dan selalu mengaitkannya dengan Perjanjian Ekstradisi.
Baca Juga:
Sementara Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menolak anggapan bahwa DCA dibarter dengan Perjanjian Ekstradisi. Meski demikian mantan juru bicara Kementrian Luar Neger itu mengakui bahwa keduanya memang terkait.
"Saya tidak pernah menggunakan istilah barter. Memang ada DCA dan Perjanjian Ekstradisi. Kenyataannya, dalam pembahasan lebih lanjut, keduanya ada keterkaitan. Penting bagi kita bagaimana memajukan keduanya dengan cara yang baik sehingga kepentingan kita di bidang ekstradisi dan pertahanan dipenuhi," ujar Marty.(ara/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa saat ini pembicaraan tentang penggunaan wilayah di Natuna untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bocah SD yang Terseret Arus Banjir Ditemukan Tim SAR Gabungan, Begini Kondisinya
- Uang Nasabah BPR Fianka Hilang, OJK Diminta Tidak Abai
- Begini Sikap Wakil DPR RI Ini soal Rencana PPN 12 Persen
- Agun Gunandjar Sebut KPK Tersangkakan 2 Orang Baru di Kasus e-KTP
- Kalah Berulang Kali, Bang Zul Memaknai Buah Kebaikan Tak Harus Dipanen Langsung
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim