Pemerintah Prioritaskan 17 Proyek Infrastuktur

Bambang mengharapkan, ke depan peran Gubernur semakin ditingkatkan saat penyusunan Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (JII-JM). Sebab, hal ini penting dilakukan agar ada sinergitas antara kebutuhan mendasar di tingkat daerah dengan ketersediaan anggaran di tingkat pusat.

           

"Kebutuhan investasi di daerah sangat besar sekali, sementara kemampuan pemerintah pusat tidak banyak. Karena itu perlu kebersamaan antara peran swasta, Pemda dan Pemerintah pusat," kata Bambang.

           

Pentingnya peran Gubernur juga terkait fungsinya sebagai koordinator pembangunan infrastruktur di daerah. Pasalnya, RPII-JM suatu daerah harus disahkan oleh Gubernur.

           

"Gubernur juga wajib membentuk tim penyusun RPII-JM yang terdiri atas dinas, instansi, lembaga terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah. Bersama dengan Bappeda sebagai leader atau vocal point penyusunan RPII-JM," kata Bambang.(afz/jpnn)