Pemerintah Punya Rp 98 T Talangi Jebolnya Kuota BBM Bersubsidi

Termasuk dasar-dasar yang digunakan dalam menaikan harga sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Menurutnya, hal tersebut yang membuat pihaknya tidak memiliki pegangan yang pasti untuk dijelaskan kepada publik.
      
"Sampai sekarang saya belum pernah melihat audit Pertamina dari migas itu sendiri. Dasarnya apa menaikan harga? Sedangkan anda tidak tahu harga produksinya, prosesnya," kata Effendi.
      
Effendi juga berpandangan bahwa polemik pengelolaan migas disebabkan adanya mafia rente di dalamnya yang berakibat pada naiknya harga BBM. Dia berharap pemerintahan Jokowi-JK nantinya dapat menciptakan transparansi dalam tata niaga pengelolaan migas.

"Berapa besaran belanja per liter sehingga bisa menetapkan lebih murah dari negara lain, padahal belanjanya kita tidak tahu. Mengapa Petral ada di Singapura dan Hong Kong bukan di Cikini? Pertamina belanja pakai Dollar, tetapi pendapatannya dari Rupiah pasti ada disparitas," selorohnya. (dod)