Pemerintah Pusat dan Daerah Intensifkan Sinkronisasi Data Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang melakukan sinkronisasi data penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah.
Hal ini terkait pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya.
Sinkronisasi ini sangat penting karena berpengaruh terhadap adanya perbedaan data antara pusat dan daerah yang terjadi belakangan ini.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan masing-masing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan agar datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," kata Wiku saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Pada prinsipnya, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan.
Hal itu bertujuan agar semua daerah dapat mengakses data secara real time. Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama.
"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita selalu melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," lanjut Wiku.
Sinkronisasi ini sangat penting untuk menghindari perbedaan data yang digunakan pemerintah.
- Satgas Covid-19 Tegaskan Pintu Masuk Indonesia Terus Diperketat Cegah Omicron
- Cegah Penyebaran Omicron, Ini Daftar 14 Negara yang Dilarang Masuk Indonesia
- Jelang PTM 100 Persen, Bu Retno Ungkap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Sekolah
- Satgas Covid-19 Perketat Pintu Masuk di Batam Menyusul Temuan Tes PCR Palsu
- Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Lakukan Hal ini Agar Terhindar dari Omicron
- Ada 8 Kasus Omicron, Satgas Covid-19 Minta Rumah Sakit Lakukan Ini