Pemerintah Pusat Ingin Kurangi Ketergantungan Daerah
Alasan Berkurangnya DIPA Provinsi
Selasa, 28 Desember 2010 – 17:23 WIB
JAKARTA - Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011, diketahui hampir merata di seluruh provinsi terjadi penurunan DIPA yang mereka terima. Hal tersebut diakui oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/12), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Any Ratnawati mengatakan bahwa DIPA provinsi memang rata-rata mengalami pengurangan. Namun hal ini katanya, bukan berarti karena terjadi pemangkasan, melainkan hanya (untuk) mengatur kembali pemerataan anggaran.
Baca Juga:
"Memang untuk DIPA provinsi, kita coba menata ulang kembali. Karena ada beberapa anggaran yang juga sudah ada di kementerian dan lembaga (K/L) di pusat. Jadi, nanti perlahan kita ingin mengurangi ketergantungan Pemda kepada pemerintah pusat," ungkap Any.
Untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, seperti disebutkan Any, beberapa kebijakan pengalihan pajak telah diarahkan untuk dikelola pemerintah daerah secara mandiri. Any pun mengakui, setiap tahunnya nanti jatah DIPA untuk provinsi akan mengalami pengurangan secara perlahan. Namun di sisi lain, pemda akan diberikan keleluasan untuk mengelola pendapatan mereka secara mandiri.
JAKARTA - Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011, diketahui hampir merata di seluruh provinsi terjadi penurunan DIPA yang mereka
BERITA TERKAIT
- Kunjungi Desa Tertinggal di Serang, Mendes PDT Yandri Susanto Mengaku Miris
- Meccaya Resmi Luncurkan 88 Acne Cream & Sarijel
- SheTrades Buka Peluang Pengusaha Perempuan RI Go International
- TDN Hadir di Purwokerto, Wujud Komitmen Penuhi Kebutuhan Daging Masyarakat
- Kideco Berkomitmen untuk Menyempurnakan Kualitas Laporan Berkelanjutan
- Shell Membantah Bakal Tutup SPBU di Indonesia