Pemerintah Pusat Ingin Terlihat sebagai Dewa Penolong Honorer K2

"Kelihatan sekali kalau pemerintah tengah bermain sandiwara. Pusat seolah-olah ingin terlihat sebagai dewa penolong, sementara pemda sebagai tertuduh. Karena pusat mengalihkan semua tanggung jawab ke pemda," tuturnya.

Said menyarankan pemerintah pusat berhenti bersandiwa. Jangan menunggu banyak kepala daerah masuk bui karena memenuhi hasrat politik pemerintah.

BACA JUGA: Semangat Gelar Silatnas Honorer K2 dengan Presiden Jokowi, Kapan sih?

Senada itu Korwil PHK2I Sulawesi Selatan Sumarni Azis mengatakan, saat ini pemda belum berani mengumumkan karena dana tidak punya. Konsekuensi pengumuman adalah Pemda sudah siap menggaji PPPK.

"Aduh, kami terus dipertontonkan dengan dagelan politik pemerintah. Kami ini bukan kaum bodoh. Kami sudah paham ini hanya untuk membujuk honorer K2. Kenapa enggak diumumkan saat pencoblosan 17 April saja," tandasnya. (esy/jpnn)