Pemerintah Pusat Optimis Gaet Saham Newmont

JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendalami aspek-aspek hukum dan aturan kepemilikan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Dipastikan, sebesar 7 persen saham Newmont akan dimiliki oleh pemerintah pusat, dan jika memenuhi syarat akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat.

"Kita hanya tinggal menunggu pengaturan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bagi kita, yang penting 7 persen itu harus didapatkan oleh pemerintah pusat. Apakah nanti di BUMN atau Kementerian keuangan, tidak menjadi masalah," kata Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/12).

Hingga saat ini, pemerintah kata Mustafa, masih terus menentukan pihak mana yang dinilai tepat untuk mengelola kepemilikan saham itu nantinya. Sedangkan anggarannya sendiri katanya, sudah disiapkan oleh pemerintah. "Kita belum tentukan BUMN mana yang akan mengelola. Tapi dari Kementerian keuangan, sudah disiapkan satu lembaga yang lebih cocok mengelolanya, yaitu melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP)," kata Mustafa.

Direktur PIP, Soritaon Siregar, juga mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu memastikan harus bisa mendapatkan 7 persen saham PT Newmont tersebut. Sumber pembiayaan pun telah disiapkan dalam APBN-P 2010. "Dananya sekarang sudah ada dan sudah disiapkan. Hanya tinggal hasil kajian dan menunggu keputusan saja dari Menteri Keuangan," kata Soritaon, tanpa menyebutkan nilai dana yang dimaksud.