Pemerintah Pusat Tidak Pro Otonomi

JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI I Wayan Sudirta SH mengkritik sikap pemerintah pusat yang tidak konsisten dengan pelaksanaan otonomi daerah (otda). Menurut dia, pelaksanaan otda di daerah tidak seperti yang diharapkan banyak pihak.“Istilahnya, kepala dikasih ekornya dipegang. Sama saja nggak,” kata Wayan dalam dialog kenegaraan bertajuk “Menguji Komitmen Capres dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat,” di Gedung DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Wayan lalu menyebut bahwa seharusnya begitu UU No 32/2004 tentang Otda disahkan, berbagai UU sektoral juga harus menyesuaikan diri dengan UU Otda tersebut. Tapi faktanya, hingga saat ini masih ada sekitar 24 UU sektoral yang belum menyesuaikan diri dengan UU Otda. “Misalnya soal penambangan di hutan lindung. Walaupun banyak daerah yang keberatan, tapi Menteri ESDM tetap saja mengizinkan. Suara daerah nggak pernah didengar dengan alasan perlunya investasi. Bahkan di tempat yang paling suci sekalipun, daerah nggak bisa apa-apa kalau sudah ada izin dari Menteri ESDM,” sesalnya.

Wayan menegaskan, bila bangsa ini memang ingin menerapkan sistem desentralisasi dengan pelaksanaan otda yang optimal, maka pemerintah pusat harus bersungguh-sungguh mengubah semua aturan atau UU sektoral agar semangatnya sesuai dengan otda. “Jangan semua bicara soal perlunya otda, tapi pelaksanaannya sebenarnya tidak maksimal bahkan jauh dari harapan,” pungkas anggota DPD dari daerah pemilihan Bali itu.(eyd)