Pemerintah Pusing Hadapi Ledakan Pensiun PNS

JAKARTA - Prediksi ledakan pensiunan PNS pada 2025 nanti, menuntut pemerintah segera menjalankan reformasi pengelolaan dana pensiun. Tujuan utamanya adalah, jangan sampai uang APBN habis tersedot untuk belanja tunjangan pensiun.

Dihubungi di Jakarta kemarin (10/11) Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, skema pengelolaan dana pensiun ini akan dirembuk sejumlah pihak pada 14 November mendatang. "Saya sekarang masih belum memiliki gambaran tentang opsi-opsi bagaimana baiknya," tuturnya.

Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan, sejumlah pihak akan terlibat dalam pembahasan skenario baru iuran untuk tunjangan pensiun PNS itu. Diantaranya Kementerian Keuangan dan World Bank atau Bank Dunia. Dia berharap skema baru ini bisa mengamankan posisi keuangan negara ketika terjadi ledakan pensiunan PNS 2025 nanti.

Konsultan Bank Dunia soal pengkajian dana pensiun PNS Indra Budi Sumantoro mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat. "Jika yang berjalan sama seperti saat ini, APBN bisa tekor. Ini tidak sehat," ujar pria yang pernah enam tahun menjadi PNS Kemen PAN-RB itu.