Pemerintah Resmi Setop Impor di 2025, untuk Wujudkan Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, buka-bukaan terkait komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di dalam negeri.
Pria yang beken disapa Zulhas itu menegaskan sesuai arahan dari Presiden Prabowo pada 2025 mendatang Indonesia tidak lagi melakukan impor untuk komoditias beras, gula, jagung dan garam untuk konsumsi.
“Kalau ketahanan pangan, tahun depan kita sudah putuskan tidak impor beras. Tahun depan kita tidak impor jagung untuk pakan. Tahun depan kita sudah tidak impor garam untuk konsumsi,” ujar Zulkifli, dikutip Jumat (13/12).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, pemerintah ingin mewujudkan Indonesia bisa berdikari dan berdaulat dalam bidang pangan.
Karena itu pria kelahiran Lampung ini meyakini program strategis ketahanan pangan pemerintah ini dapat cepat terlaksana.
“Kita ingin cepat agar swasembada pangan ini tidak hanya ketahanan tetapi kita ingin berdaulat,” jelasnya.
Dalam rapat bersama jajaran menteri, Zulhas mengaku juga membahas terkait kebutuhan bibit tanaman pangan, irigasi, mekanisme tanam serta teknologi untuk menghadirkan sektor pertanian yang lebih maju.
Selain itu, pihaknya juga mendukung program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan yang mampu memanfaatkan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, buka-bukaan terkait komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di dalam negeri.
- BPS Catat Neraca Perdagangan Surplus USD 3,45 Miliar pada Januari 2025
- 66,8 Persen Sarapan Anak Berkualitas Rendah, Ajinomoto Gencar Mengedukasi Masyarakat
- Kanwil Bea Cukai Banten Layani Kargo Perdana ke Pusat Logistik Berikat di Cilegon
- Syngenta Indonesia Luncurkan Strategi Baru Petani MAJU, Ini Tujuannya
- Bea Cukai Beri Asistensi Perusahaan Berstatus AEO Agar Optimalkan Fasilitas Kepabeanan
- Ini Alasan Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas