Pemerintah RI Diminta Damaikan Faksi yang Bertikai di Afganistan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang memadai untuk berperan mendamaikan faksi-faksi yang bertikai di Afganistan pasca-kemenangan Taliban sebagai penguasa de facto di negara Asia Tengah itu.

Aksi Indonesia untuk mendamaikan faksi-faksi yang bertikai di Afganistan merupakan bagian dari peran menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indoenesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Demikian pemikiran yang mengemuka dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fokus Wacana UI (FW UI) bekerja sama BEM Pascasarjana Unusia (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia) di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).

Wabinar ini menghadirkan pembicara yakni Staf Ahli Deputi di BNPT Suaib Tahir dan Founder AJI Indonesia Dhia Prekasha Yoedha.

Tokoh nasionalis DR. Hadijoyo Nitimihardjo dan co-founder FW UI DR. Satrio Arismunandar tampik sebagai pembahas serta wartawan senior Kompas Rikard Bagun sebagai penanggap sekaligus pernah melakukan tuga pelipuatan di Afganistan.

Webinar dibuka dengan pengantar dari Bob Randilawe (co-founder FW UI), Eko Wahyudi (BEM Pascasarjana Unusia), dan sambutan Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta, DR. Ahmad Suaedy.

Dhia Prekasha Yoedha mengatakan Indonesia pada 1980-an pernah berperan mendamaikan faksi-faksi yang berperang di Kamboja. Pengalaman ini memberi landasan yang kuat untuk mengambil peran serupa di Afganistan.

Suaib Tahir menyatakan Taliban memandang Indonesia sebagai negara sahabat. Di sisi lain, Indonesia ingin melihat Afganistan yang damai. Maka, Indonesia perlu mendorong rekonsiliasi nasional di Afganistan.