Pemerintah RI Tahan Diri

Aksi protes terhadap Malaysia marak di Indonesia menyusul tindakan otoritas Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di perairan Indonesia. Pemerintah RI telah melayangkan nota protes atas insiden di Selat Malaka tersebut. Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif.

Padahal, menurut dia, presiden seharusnya merupakan sosok paling bertanggungjawab. Khususnya, dalam hal menjaga kedaulatan bangsa di mata bangsa lain. "Seharusnya dia tidak begitu saja menyalahkan pembantunya. Saya prihatin dengan pola kepemimpinan seperti ini," kritik Din Syamsuddin, usai acara diskusi kedaulatan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (26/8).

Dia menyindir, selama ini, presiden terkesan lebih responsive terhadap isu-isu kecil. "Video mesum ditanggapi. Tapi, untuk isu kedaulatan seserius ini, kenapa tidak menggelar konferensi pers dan mengambil langkah" gugatnya, kembali. Menurut Din, berulangnya konflik dengan Malaysia merupakan indikasi kuat, bahwa pemerintah Indonesia memang dianggap lemah oleh pemerintah Malaysia. Karenanya, pemerintah perlu mengambil pelajaran untuk tidak terlalu lagi bersikap kooperatif menghadapi salah satu negeri tetangga tersebut.

"Kita tak bisa lagi diperlakukan seakan-akan inferior oleh Malaysia yang secara kamuflatif seolah-olah bersahabat," tandas wakil ketua umum MUI Pusat tersebut. Kepada pemerintah Malaysia, dia juga mengingatkan, agar tidak lagi meremehkan Indonesia. Sebab, jika terus dilakukan, maka pertentangan antar kedua negara akan sulit dihindari. "Jangan lagi bergaya seperti OKB, orang kaya baru, karena yang rugi nantinya juga mereka sendiri," imbuhnya.