Pemerintah Sahkan Sitti Raihanun sebagai Ketum Nahdlatul Wathan
jpnn.com - JAKARTA - Konflik kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW), tuntas.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengakui kembali kepemimpinan Hj Sitti Raihanun Zainuddin AM sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW).
Keputusan itu ditetapkan melalui SK Menkumham Nomor; AHU-0000482.AH.01.08 Tahun 2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan. Data ini juga telah di-entry pada sistem IT Ditjen AHU.
"Dengan SK ini maka kepengurusan yang sah dari perkumpulan Nahdlatul Wathan adalah di bawah pimpinan Hj Sitti Raihanun selaku Ketua Umum PBNW, dan Lalu Abdul Muhyi Abidin sebagai sekretaris jenderal," kata Abdul Muhyi, dalam konferensi pers di kawasan Senayan Jakarta, Senin (3/10).
Sebelumnya, organisasi massa Islam ini dilanda konflik setelah pada 2014 muncul akte notaris nomor 117 tentang pendirian organisasi NW yang baru, di bawah kepemimpinan Zainul Majdi, yang kini menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
Akte tersebut digunakan untuk mendaftarkan perkumpulan NW ke Kemenkumham dan telah mendapatkan SK Nomor; AHU-00297.6010.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum NW.
Zainul Majdi merupakan cucu pendiri NW, Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dari anak tertuanya Hj Sitti Rauhum.
Sedangkan Umi Raihanun yang merupakan ketum PBNW terpilih dalam Muktamar ke-10 pada 1998, merupakan anak kedua pendiri perkumpulan itu.
JAKARTA - Konflik kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Wathan (NW), tuntas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengakui kembali
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik
- Wamendagri Bima Arya Memastikan Perayaan Misa Natal di Seluruh Daerah Berjalan Aman
- Lakukan Pemerasan & Penipuan, 3 Tersangka Kasus Kematian Dokter Aulia Terancam 9 Tahun Penjara
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Deputi KemenPAN-RB Beri Penjelasan