Pemerintah Sebaiknya Mengakui Keberadaan Partai Lokal Papua

jpnn.com, JAKARTA - Tarik-menarik kepentingan elite politik membuat kerinduan rakyat Papua untuk bernaung di bawah satu partai lokal masih kandas. Pemerintah sebaiknya mengakui keberadaan partai politik (Parpol) lokal Papua. Hal tersebut penting untuk menghindari ekskalasi politik kebencian dan rasa ke-Indonesiaan menjadi luntur hanya karena persoalan sepele.
Hal tersebut disampaikan Senator Papua Barat, Filep Wamafma saat menyampaikan laporan Pansus Papua pada sidang Paripurna DPD RI, Kamis (12/12/2019) lalu.
Menurut Filep, rakyat Papua menghendaki keberadaan partai politik lokal. Rakyat Papau, kata Filep, juga menghendaki perubahan agar lepas dari ketertinggalan yang dialami selama ini.
Filep juga menyoroti berbagai persoalan pembangunan di hampir semua sektor, termasuk kasus-kasus yang timbul akibat konflik beberapa waktu lalu.
“Pansus meminta agar pemerintah dapat memperhatikan secara baik proses pembangunan yang terjadi di Papua. Ada begitu banyak persoalan yang menumpuk dan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Persoalan HAM, kasus perampasan tanah ulayat masyarakat, kesenjangan ekonomi dan ruang politik yang membuat rakyat Papua tidak mendapat tempat yang signifikan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Filep.(fri/jpnn)
Tarik-menarik kepentingan elite politik membuat kerinduan rakyat Papua untuk bernaung di bawah satu partai lokal masih kandas.
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Jadi Anomali, Hinca Pertanyakan Sistem Rekrutmen Polri
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Posisi Letkol Teddy di Seskab Langgar UU TNI, TB Hasanuddin: Harus Mundur dari Militer
- TB Hasanuddin Ungkap Beberapa Pasal Menarik Perhatian dalam DIM RUU TNI
- Kenaikan Pangkat Teddy di Luar Kebiasaan, Soalnya Pakai Surat Perintah, Bukan Keputusan