Pemerintah Segera Tutup Pelabuhan Liar

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Sjafii Djamal  mengaku akan segera melakukan penutupan pelabuhan-pelabuhan liar yang diterindikasi digunakan sebagai pintu masuk barang-barang  ilegal. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai. “Kita akan melakukan koordinasi untuk menentukan  pelabuhan-pelabuhan liar  mana saja yang harus ditutup. Kalau sudah ada nama-namanya sampai ke tangan saya, akan segera ditutup,” ujar Menhub.

Nama-nama pelabuhan liar  yang  diajukan itu nantinya akan dibahas terlebih dulu, untuk menemukan  solusi  terbaik. Sebab, untuk menutup  pelabuhan  yang sudah  beroperasi dan menjadi tumpuan  hidup orang banyak membutuhkan proses yang panjang dan jelas.Menhub mengaku belum  berani  menyebutkan, batas waktu penutupan pelabuhan-pelabuhan liar tersebut.

Namun dia menegaskan penutupan itu akan dilakukan  secepatnya untuk mengantisipasi membanjirnya produk-produk asing yang dialihkan dari Amerika Serikat. Akan  mudah bagi pemerintah untuk mencabut izin pelabuhan resmi daripada pelabuhan liar yang dibuat masyarakat sekitar. “Kalau resmi kita tinggal cabut izinnya, tapi kalau itu pelabuhan liar masalahnya bisa lain,” ungkapnya.

Menurut Menhub, sejauh ini Dirjen Bea Cukai belum memberi masukan secara resmi pelabuhan mana saja yang menjadi pusat penyelundupan. Dari identifikasi Dephub selama ini, pelabuhan yang paling rawan penyelundupan adalah pelabuhan petikemas, seperti Tanjung Priok Jakarta, Belawan Medan, Batu Ampar Batam, Tanjung Emas Semarang atau Tanjung Perak Surabaya. “Tapi ada beberapa pelabuhan khusus, biasanya terkait dengan perusahaan tertentu seperti untuk docking, pelabuhan BBM, pelabuhan batubara dan lainnya,” terangnya.