Pemerintah Seharusnya Punya Indikator Ketika Mau Injak Rem Darurat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pemerintah seharusnya memiliki indikator atau pijakan yang jelas ketika hendak menginjak rem darurat atau menetapkan pembatasan di masyarakat.
“Kami berharap pemerintah punya indikator yang ditentukan bersama dengan para ahli, sehingga indikator ini scientific based evidence," kata Mufida dalam keterangan persnya, Selasa (8/2).
Hal itu agar pemerintah tidak pusing memutuskan pembatasan atau menginjak rem darurat ketika ada indikator dalam penanganan Covid-19.
"Pemerintah bisa memutuskan kapankah akan diberlakukan," beber Legislator Fraksi PKS itu.
Mufida kemudian menyebut beberapa faktor bisa dijadikan indikator sebelum pemerintah menginjak rem darurat.
Sebut saja angka penularan Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, hingga capaian vaksin primer.
Mufida meminta pemerintah dan masyarakat tidak meremehkan varian Omicron yang disebut-sebut gejalanya lebih ringan dari varian Delta.
Dia menuturkan bahwa faktor penularan Omicron lima kali lebih cepat dan cukup berpengaruh ketika terpapar ke orang dengan komorbid.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pemerintah seharusnya memiliki indikator atau pijakan yang jelas ketika hendak menginjak rem darurat atau menetapkan pembatasan di masyarakat.
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri