Pemerintah Seharusnya Punya Indikator Ketika Mau Injak Rem Darurat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pemerintah seharusnya memiliki indikator atau pijakan yang jelas ketika hendak menginjak rem darurat atau menetapkan pembatasan di masyarakat.
“Kami berharap pemerintah punya indikator yang ditentukan bersama dengan para ahli, sehingga indikator ini scientific based evidence," kata Mufida dalam keterangan persnya, Selasa (8/2).
Hal itu agar pemerintah tidak pusing memutuskan pembatasan atau menginjak rem darurat ketika ada indikator dalam penanganan Covid-19.
"Pemerintah bisa memutuskan kapankah akan diberlakukan," beber Legislator Fraksi PKS itu.
Mufida kemudian menyebut beberapa faktor bisa dijadikan indikator sebelum pemerintah menginjak rem darurat.
Sebut saja angka penularan Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, hingga capaian vaksin primer.
Mufida meminta pemerintah dan masyarakat tidak meremehkan varian Omicron yang disebut-sebut gejalanya lebih ringan dari varian Delta.
Dia menuturkan bahwa faktor penularan Omicron lima kali lebih cepat dan cukup berpengaruh ketika terpapar ke orang dengan komorbid.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pemerintah seharusnya memiliki indikator atau pijakan yang jelas ketika hendak menginjak rem darurat atau menetapkan pembatasan di masyarakat.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa