Pemerintah Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah di Palu

"Presiden telah memerintahkan kepada menteri (ATR/BPN), ini tugas menteri bagi sertifikat. Juru ukur kurang, tambahkan. Masa Presiden urus juru ukur,” ujarnya. 

Dalam setiap kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah di tanah air, Presiden selalu menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini dikarenakan banyaknya sengketa tanah yang terjadi akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang sah bagi tanah yang dimiliki masyarakat.

“Ada yang sengketa antar masyarakat, antar masyarakat dan BUMN, ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Presiden.

Ditambahkan Menteri Hanif, berkat kerja keras Presiden tersebut, hingga akhir Desember 2017, Kemen ATR/BPN  berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran sejumlah 5.220.509 bidang tanah atau lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan.

Namun demikian yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hanya mencapai 4.198.702 bidang (atau sekitar 81,81 persen dari target). 

“Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, “ lanjut Menteri Hanif.

 Dalam kesempatan terakhir Menteri memberikan dorpress berupa Kulkas, despenser, tv dan sejumlah uang yang telah disiapkan Kementerian ATR (agraria dan tata ruang). (jpnn)