Pemerintah Serius Garap Penyaluran Bansos Nontunai Lewat E-warong

jpnn.com - JAKARTA – Penyaluran bansos nontunai melalui program e-warong akan dilengkapi izin usaha. Hal itu dilakukan agar legalitasnya jelas.

Bahkan kesepakatan legalisasi ini dikukuhkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koperasi dan UKM kemarin (10/11). 

Kementerian Koperasi dan UKM setuju memberikan izin usaha mikro kecil (IUMK) kepada e-warong Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan (KUBE-PKH) secara gratis. 

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Z.A. Dulung menuturkan, penandatanganan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kementerian sebelumnya. 

Yakni tentang pembindaan dan pengembangan KUBE di tahun 2013. 

“Kesepakatan tentang KUBE selama ini sudah berjalan baik. Sekarang e-warong yang dimiliki KUBE akan diberikan legalitas dalam bentuk IUMK,” ujarnya di Jakarta seperti diberitakan Jawa Pos (induk JPNN) hari ini.

Andi menyampaikan, IUMK diberikan secara gratis pada unit usaha mikro. Mereka bisa mendapatkanya dari camat melalui kantor desa masing-masing. 

Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Yuana Setyowati menambahkan, IUMK ini penting bagi usaha mikro dan kecil.