Pemerintah Sesumbar Bisa Jinakkan Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sesumbar mampu menjinakkan inflasi selama empat tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan berlanjutnya rekor pengelolaan harga yang stabil.
"Inflasi yang selama ini menjadi momok bisa dijinakkan dengan baik selama empat tahun dan terus berlangsung hingga sekarang," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, dalam keterangan persnya, Jumat (1/3).
Dia pun menyodorkan data bahwa pada Februari 2019, Indonesia mengalami deflasi sekitar 0,08 persen (mom). Deflasi tertinggi bersumber dari bahan makanan mencapai 1,11 persen (mom). Dengan perkembangan tersebut, inflasi nasional hanya 2,57 persen (yoy) pada Februari 2019.
"Kelompok pengeluaran bahan makanan mencatat inflasi terendah, hanya 0,72 persen," tukas mantan pejabat di Kementerian Desa PDTT itu.
Data yang dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (2019) menunjukkan bahwa beberapa komoditas pada Februari 2019, menurun signifikan dibandingkan Februari 2018.
Penurunan harga tertinggi terjadi di cabai merah mencapai 32,88 persen (yoy); cabe rawit 26 persen (yoy); bawang putih 10,41 persen (yoy); gula pasir 7,45 persen (yoy); minyak goreng 4,34 persen (yoy); dan beras 1,65 persen (yoy).
Penurunan harga umum berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Pertama, berpotensi mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
"Ada beberapa komoditas yang sangat penting dalam mementukan tingkat kemiskinan di Indonesia seperti beras, daging dan telur ayam, gula pasir hingga bawang merah," terangnya.
Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sesumbar mampu menjinakkan inflasi selama empat tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan berlanjutnya rekor pengelolaan harga yang stabil.
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Fenomena Pendatang Saat Mudik, Wagub Jabar: Jangan Membebani Pemerintah!
- Makin Anjlok, Kurs Rupiah Tembus Rp 16.588 Per USD
- Wawali Iswar Apresiasi Gerakan Pangan Murah Serentak se-Jateng Digelar di Kota Semarang
- Gubernur Herman Deru Ikuti Rakor Bersama Mendagri Secara Virtual, Bahas 2 Hal Penting
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini