Pemerintah Sesumbar Bisa Jinakkan Inflasi
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sesumbar mampu menjinakkan inflasi selama empat tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan berlanjutnya rekor pengelolaan harga yang stabil.
"Inflasi yang selama ini menjadi momok bisa dijinakkan dengan baik selama empat tahun dan terus berlangsung hingga sekarang," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, dalam keterangan persnya, Jumat (1/3).
Dia pun menyodorkan data bahwa pada Februari 2019, Indonesia mengalami deflasi sekitar 0,08 persen (mom). Deflasi tertinggi bersumber dari bahan makanan mencapai 1,11 persen (mom). Dengan perkembangan tersebut, inflasi nasional hanya 2,57 persen (yoy) pada Februari 2019.
"Kelompok pengeluaran bahan makanan mencatat inflasi terendah, hanya 0,72 persen," tukas mantan pejabat di Kementerian Desa PDTT itu.
Data yang dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (2019) menunjukkan bahwa beberapa komoditas pada Februari 2019, menurun signifikan dibandingkan Februari 2018.
Penurunan harga tertinggi terjadi di cabai merah mencapai 32,88 persen (yoy); cabe rawit 26 persen (yoy); bawang putih 10,41 persen (yoy); gula pasir 7,45 persen (yoy); minyak goreng 4,34 persen (yoy); dan beras 1,65 persen (yoy).
Penurunan harga umum berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Pertama, berpotensi mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
"Ada beberapa komoditas yang sangat penting dalam mementukan tingkat kemiskinan di Indonesia seperti beras, daging dan telur ayam, gula pasir hingga bawang merah," terangnya.
Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sesumbar mampu menjinakkan inflasi selama empat tahun terakhir. Itu dibuktikan dengan berlanjutnya rekor pengelolaan harga yang stabil.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Rupiah Hari Ini Makin Ambyar Terpengaruh IHK Amerika
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah