JPNN.com 
Pemerintah Siap Kebut Revisi UU MD3 demi Penuhi Keinginan PDIP
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah setuju dengan usulan PDI Perjuangan tentang revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pemerintah bahkan siap menggenjot pembahasan rancangan undang-undang (RUU) untuk merevisi UU MD3.
"Kita setuju aja. Kita siap saja lah. Secepat-cepatnya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (14/12).
Kehadiran Yasonna di DPR untuk mengikuti rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2016-2017. Salah satunya yang masuk dalam Prolegnas 2016-2017 adalah revisi UU MD3.
Sesuai rencana, perubahan terbatas UU MD3 bertujuan untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. PDI Perjuangan sebagai pemilik terbesar kursi di DPR merasa berhak mendudukkan kadernya sebagai pimpinan di lembaga wakil rakyat itu.
Namun, Yasonna enggan menanggapi soal ini. "Itu urusannya partai, bukan urusan kita," tegas Yasonna.
Meski demikian mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa pemerintah setuju dengan usulan tentang revisi UU MD3 demi terjaminnya asas proporsionalitas pimpinan DPR dan MPR.(fat/jpnn)
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah setuju dengan usulan PDI Perjuangan tentang revisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030
