Pemerintah Siap Layani DPR

JAKARTA – Keinginan fraksi-fraksi di DPR untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun 2008 Pemilu ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah mengaku siap meladeni keinginan fraksi-fraksi merevisi UU Pemilu.''Kalau memang mau revisi, undang-undang itu kan produk kita bersama, maka kita akan menyesuaikannya,'' ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Kamis (4/9) sore, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Namun demikian Mardiyanto tidak mau berkomentar banyak tentang pasal-pasal yang diusulkan direvisi. Alasannya, usulan revisi terhadap pasal-pasal UU Pemilu itu merupakan keinginan partai politik. ''Karena itu banyak menyangkut rumah tangga parpol maka pemerintah tidak usah banyak komentar,'' ujar Mardiyanto.Disinggung bahwa usulan revisi itu terkait tata cara penetapan caleg terpilih yang didasarkan peraih suara terbanyak, mantan gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa pihak yang akan terkena implikasi langsung dari revisi adalah parpol sendiri. "Jadi alau saya melihat ini, saya proporsional saja. Kalau memang mau direvisi (tentu) ada tahap aturannya," kilahnya.

Sementara mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, menegaskan bahwa sebenarnya tak jadi soal jika UU Pemilu batal direvisi. Menurut politisi muda Golkar ini, parpol sebenarnya tetap dapat menggunakan suara terbanyak sebagai caleg jadi. ''Karena UU memberi peluang untuk melakukannya,'' jelas Ferry.

Menurutnya, pasal 218 UU Pemilu telah mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD, salah satunya bisa dilakukan kalau yang bersangkutan mengundurkan diri.Selain itu, penjelasan pasal 218 juga menegaskan bahwa pengunduran diri calon terpilih yang dimaksud dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh parpol peserta pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan.(ara/JPNN)