Pemerintah Siapkan 426 Juta Dosis Vaksin, Ini Kelompok yang Diutamakan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari COVID-19 dengan menjamin ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh kalangan.
Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus mengikuti vaksinasi COVID-19.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari 269 juta penduduk, untuk mengejar herd immunity dengan usia di atas 18 tahun, maka diperoleh angka 188 juta orang.
"Dari 188 juta ini kalau kami keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena COVID-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12).
Dari jumlah tersebut, dan dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin, serta 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin.
Terkait hal tersebut, pemerintah sudah memastikan jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi. "Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral dan satu sifatnya multilateral," jelas Budi.
Mantan wakil Menteri BUMN itu menerangkan, hingga saat ini dari jalur bilateral pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin dari Sinovac (Tiongkok), dengan opsi untuk menambah jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain, dan 130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika).
Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh hingga 100 juta dosis vaksin, dan total 100 juta dosis lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-Pfizer (Jerman-Amerika).
Pemerintah berupaya untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari Covid-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis.
- INN RS PON Perkuat Layanan Kesehatan Otak dan Saraf di Indonesia
- Menkes Dorong Kemandirian Produksi Vaksin Dalam Negeri
- Menkes Budi Mendukung Kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kepala BKKBN Merespons
- Menteri Kesehatan Pastikan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Lebih Aman
- Kemenkes Butuh 5.500 Tenaga Kerja untuk 4 RS Baru Milik Pemerintah
- Suhud Tolak Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar