Pemerintah Siapkan Inpres Roadmap Sepak Bola Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan sepak bola nasional menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Senin (17/4), disepakati untuk segera membuat roadmap persepakbolaan nasional yang melibatkan banyak instansi atau lembaga terkait.

"Pada rapat terbatas tanggal 24 Januari lalu, kami sepakat untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Jokowi untuk membuat sebuah roadmap sepak bola Indonesia," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat terbatas di Jakarta, Senin (17/4).

Dia mengatakan, saat ini tengah dirancang sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi payung hukum bagi penentukan roadmap sepakbola nasional.

"Sekarang sudah ada tim yang menyusun draf Inpres dan ada juga usulan untuk dibuatkan Keppres. Sekarang masih disiapkan secara teknisnya," ucap Mbak Puan.

Mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto mengatakan dalam roadmap akan ada pembagian tugas antar lembaga/instansi terkait karena mengurus sepak bola tak boleh hanya diserahkan kepada PSSI semata.

"Jadi dalam Inpres akan diatur siapa penanggung jawab melakukan apa. Ada pembagian tugas antar instansi dan lembaga," kata Gatot.

Dia menambahkan bahwa poin dari Inpres ini adalah ada fokus pemerintah di mana sepakbola tak boleh hanya dipikir sendiri oleh PSSI. "Misalnya soal infrastruktur banyak stadion enggak bagus kualitasnya maka bisa saja kami pakai gaya Asian Games bagaimana pemerintah bisa siapkan lapangan dan stadion," imbuhnya.

Contoh lain misalnya Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi yang bisa memfasilitasi sekolah ataupun kuliah bagi pemain sepakbola. Ada juga peran Menpan RB untuk menanggapi banyaknya atlet yang ingin jadi pegawai negeri.

PSSI sendiri, lanjut Broto, akan terus berkomunikasi dengan FIFA untuk menjelaskan bahwa hal ini bukan intervensi pemerintah dalam sepakbola. Sebab walaupun ada Inpres sepakbola bukan berarti bentuk intervensi. (adk/jpnn)