Pemerintah Siapkan Opsi jika Perppu Ditolak DPR
jpnn.com - JAKARTA – Kemendagri secara rutin terus melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 204 daerah tahun 2015 mendatang.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pertemuan dilakukan hampir setiap minggu guna membicarakan berbagai hal terkait persiapan, maupun rencana-rencana lain sambil menunggu pembahasan Perppu pilkada di DPR Januari 2015 mendatang.
“Pertemuan rutin kita lakukan di tingkat dirjen. Nanti pertengahan bulan ini (Desember, red), saya akan datang ke KPU sambil menunggu DPR membahas Perppu Januari mendatang,” katanya di Gedung Kemdagri, Senin (1/12).
Saat ditanya persiapan apa saja yang dilakukan, Tjahjo mengaku pihaknya terus mengkaji beberapa langkah. Antara lain merumuskan tiga opsi.
Pertama, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, diterima DPR.
“Kami juga siapkan plan B seandainya setuju tapi ada beberapa perbaikan dalam konteks pilkada itu harus diperbaiki mekanismenya dan sebagainya. Dan kami siapkan plan C, seandainya seandainya, kita kan enggak tahu. Tapi apapun pilkada harus berjalan sebagaimana mestinya,” kata Tjahjo.
Meski memersiapkan tiga opsi, Tjahjo tetap belum bersedia menyebut hal-hal apa saja yang dipersiapkan jika DPR nantinya menolak Perppu. Ia hanya menyatakan menunggu sikap DPR terlebih dahulu.(gir/jpnn)
JAKARTA – Kemendagri secara rutin terus melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemuda Pancasila Dukung RIDO di Pilkada DKI Karena Diyakini Mumpuni
- Jokowi Sebut Lebih 80 Paslon Minta Dukungan untuk Memenangkan Pilkada
- Kompak Dukung Agustiar-Edy, Warga Murung Raya Siap Membawa Kemenangan
- Jokowi dan Prabowo Dukung Paslon Pilwakot Kupang Christian Widodo dan Serena
- Pj Gubernur Apresiasi Deklarasi Pilkada Damai oleh Keluarga Besar Pujakesuma Sumut
- Poltracking Ungkap Sejumlah Kejanggalan oleh Dewan Etik Persepi