Pemerintah Siapkan PTN Unggulan di Kawasan Perbatasan
Minggu, 11 September 2011 – 20:20 WIB

Pemerintah Siapkan PTN Unggulan di Kawasan Perbatasan
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengungkapkan, pemerintah akan menseriusi pembangunan kampus-kampus perguruan tinggi unggulan di kawasan perbatasan. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Karenanya mantan Rektor ITS Surabaya ini berharap agar di daerah perbatasan ada pusat unggulan pendidikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Menurut Nuh, pengembangan SDM di daerah perbatasan yang paling kuat justru berbasis pada sektor kelautan. Untuk itu, jurusan atau bidang studi yang dibuka juga terkait bidang kelautan.
Menurut Nuh, pembangunan pendidikan di daerah perbatasan karena dua pertimbangan. Pertama, karena daerah perbatasan dan wilayah terluar telah lama kurang mendapatkan perhatian. Kedua, ada perubahan strategi percaturan negara. "Hubungan antarnegara tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan antaribukota, tetapi hubungan keseharian yang ditentukan di daerah perbatasan," kata Nuh di Jakarta, Minggu (11/9).
Nuh menambahkan, kualitas pendidikan di daerah perbatasan di Indonesia harus lebih baik dibandingkan dengan daerah perbatasan negara tetangga. "Mulai tahun ini pemerintah menegerikan perguruan tinggi, sekaligus memperkuat pendidikan dasar di daerah perbatasan," imbuhnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengungkapkan, pemerintah akan menseriusi pembangunan kampus-kampus perguruan tinggi
BERITA TERKAIT
- ELSA Bangun Kolaborasi Dunia Industri dan Akademik, Gelar Campus Visit ke Jogja
- Mendikdasmen Ungkap Pesan Penting Prabowo soal Kualitas Pendidikan Dasar
- Universitas Terbuka Luluskan 29 PMI di Korea Selatan
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah