Pemerintah Siapkan Skenario Pengendalian DJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengungkap bahwa pemerintah sedang mengkaji lebih dalam terkait skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Dalam pengendalian ini, peran pemerintah daerah didorong agar lebih maksimal. "Kami sudah mengkoordinasikan soal bagaimana mengendalikan defisit DJS, saat ini ada 27 skenario yang kami bahas dan selanjutnya akan dikerucutkan lagi oleh tim teknis yang melibatkan kementerian lembaga terkait," ujar Mbak Puan, usai rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas Pengendalian Defisit DJS Kesehatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/3).

Rakor ini dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Puan menjelaskan, dari 27 skenario terkait pengendalian defisit DJS Kesehatan, akan dipilah-pilah mana yang paling efektif untuk dijalankan.

Hal ini harus dilakukan dengan penghitungan yang sangat mendetail dan terperinci sehingga mana yang digunakan tahun ini akan betul-betul tepat sebagai solusi dalam mengendalikan defisit DJS Kesehatan. "Termasuk juga soal peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus ditingkatkan," imbuh Puan.

Menko PMK mengingatkan, masalah jaminan kesehatan adalah program prioritas pemerintah, dan karena itu pula ditugaskan kepada Kepala Bappenas untuk melakukan sinergi DJS dengan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang masih disusun.

"Jadi ini kan program prioritas pemerintah. Bagaimana pun kalau ada masyarakat yang sakit harus tetap diberikan pelayanan terbaik. Kepala Bappenas sinergikan ini juga dalam menyusun program RKP 2018," katanya.

Menurut Puan, jika ditemukan ada masyarakat miskin, maka semestinya jangan hanya ditanggung melalui BPJS saja, tapi juga bisa diprogram lembaga lain khususnya di Kementerian Sosial. Karena itulah harus ada sinergi lebih maksimal, kajian lebih dalam agar lebih tepat sasaran.