Pemerintah Silahkan BLBI Diusut

Menkeu melanjutkan, selama ini KPK telah banyak meminta akses data maupun informasi seputar latar belakang kebijakan pada saat itu. Meski demikian, mantan Direktur IMF untuk Kawasan Asia Pasific meminta agar KPK datang ke Depkeu ataupun ke BI jika memang butuh informasi dan data lebih rinci.

"Jadi kami menyampaikan apa yang terjadi pada saat itu dan kita bersepakat untuk lain kali kalau KPK membutuhkan inform yg berasal dari Depkeu atau hal-hal yang ada di kewenangan kami, kita akan undang ke Depkeu. Kalau di BI ya BI (yang mengundang). Tapi pada dasarnya kita mendukung upaya apapun yang dilakukan KPK untuk bisa menyelesaikan," tandasnya.

Tentang isi pertemuan dengan KPK, menteri yang akrab dipanggil dengan nama Ani ini menuturkan, baik KPK, Depkeu ataupun BI sepakat untuk menetapkan pihak-pihak yang dapat dihubungi KPK jika butuh data dan informasi. "Kita membentuk masing-masing siapa yang akan dijadikan kontak person untuk dihubungi apabila dibutuhkan data tersebut," imbuhnya.

Hanya saja saat ditanya bagaimana jika akhirnya KPK mengambilalih kasus BLBI, Menkeu enggan menanggapi hal tersebut. "Saya tak mau komentar (KPK) ambil alih atau tidak. Tetapi kalau KPK menganggap ada masalah hukum mengenai hal itu dan itu merupakan domain dari KPK, ya silahkan dilakukan," ucapnya.(ara)