JPNN.com 
Pemerintah Sudah Naikkan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak
“Kita harus outward looking. Komoditas yang punya nilai tambah harus diatur dengan baik,” tutur Erani.
Di tempat yang sama, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir isu ekonomi sudah menjadi bagian penting dari perhatian masyarakat yang berpengaruh kepada tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
Dia menyebut persepsi masyarakat dan lingkungan bisnis masih belum seutuhnya positif dalam memandang kebijakan-kebijakan utama pemerintah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah, dan BPJS Kesehatan.
“Sejak mei 2017 sudah tidak ada lagi paket kebijakan ekonomi yang baru. Presiden dalam 1,5 tahun terakhir banyak terfokus pada agenda politik,” kata Yose.
Koordinator Presidium FAA PPMI Agung Sedayu menuturkan, selain implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat.
Banyak peraturan tanpa pengawasan implementasi akan menyebabkan disinformasi publik,” kata Agung. (jos/jpnn)
pemerintah tidak akan mengabaikan kelanjutan reformasi ekonomi di tengah gebyar pesta demokrasi pada 2019.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Target Berat, tetapi Tidak Mustahil
- KISI Asset Management Raih 5 Piagam Penghargaan
- Pertumbuhan Ekonomi Terancam Serbuan Barang Impor, Pemerintah Perlu Turun Tangan
- Sinergi Bisnis dan Inovasi Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- JP Morgan, FTSE Russell, hingga McKinsey Sambut Baik Danantara
- Eddy Soeparno: Akselerasi Transisi Energi Dukung Target Ekonomi 8 Persen Tercapai
.jpeg)
