Pemerintah Tak Akan Blokir Wikileaks
Senin, 06 Desember 2010 – 06:08 WIB
JAKARTA - Dokumen dari kawat diplomatik AS terkait Indonesia yang dibocorkan situs WikiLeaks tidak hanya menyangkut kerja sama militer Komando Pasukan Khusus TNI-AD (Kopassus), kondisi pasca-referendum di Timor Timur (kini Timor Leste), dan pemilu presiden. Yang paling baru, situs tersebut membeberkan laporan perwakilan AS di Jakarta kepada Washington tentang kemungkinan serangan balasan teroris terkait eksekusi mati para pelaku bom Bali pada 2008. Dalam laporan kawat dipomatik terkait eksekusi Amrozi cs, disebutkan bahwa serangan teroris atas AS atau kepentingan Barat berpotensi rendah. Artinya, beberapa waktu pascaeksekusi mati ketiga tokoh bom bali itu aktivitas terorisme di Indonesia masih lumpuh dan tidak berkategori bahaya.
Dalam laporan yang merupakan memo Departemen Luar Negeri (Deplu) AS di Washington DC itu pemerintah AS sempat menyebut adanya potensi serangan balasan di salah satu mall ternama di Jakarta Utara. Tanggal dalam kawat diplomatik yang baru dirilis adalah 1-3 November 2008 dan berkatagori rahasia (Secret) dengan nomor referensi 116943. Laporan itu merujuk eksekusi mati Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron di LP Nusakambangan, 9 November 2008.
Baca Juga:
Walaupun potensi informasi lain yang lebih krusial terkait Indonesia berpotensi tersebar di internet, namun pemerintah belum berencana mengambil tindakan konkret. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan opsi untuk memblokir situs tersebut belum akan ditempuh. "Sampai saat ini belum ada rencana memblokir. Entah lusa entah minggu depan. Kami masih menganalisa banyak faktor," ujad Tifatul ketika dihubungi di Jakarta Sabtu kemarin (5/12).
Baca Juga:
JAKARTA - Dokumen dari kawat diplomatik AS terkait Indonesia yang dibocorkan situs WikiLeaks tidak hanya menyangkut kerja sama militer Komando Pasukan
BERITA TERKAIT
- Beda dengan Prabowo, Trump Tunjuk Utusan Khusus Presiden untuk Atasi Krisis Ukraina
- Wapres Sara Duterte Digugat Pidana oleh Kepolisian Filipina
- Rawhi Fattuh Jadi Calon Kuat Presiden Palestina, Siapakah Dia?
- Mahmoud Abbas Keluarkan Dekrit Demi Penggantinya di Jabatan Presiden Palestina
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan