Pemerintah Tak Akan Blokir Wikileaks
Senin, 06 Desember 2010 – 06:08 WIB
Tifatul sudah membaca informasi dan analisa kawat diplomatik tersebut secara detail. Menurut dia, walaupun terkait langsung dalam materi tersebut tapi sampai saat ini tidak ada hal yang harus diklarifikasi ulang oleh pemerintah. Tifatul menilai. sejak mulai diunggah ke domain publik pada Minggu (28/11) hingga (5/12) rentetan bocoran informasi dari WikiLeaks belum mengungkapkan laporan khusus dari Kedutaan Besar AS di Jakarta. WikiLeaks memang mengklaim memiliki 251.287 bocoran memo diplomatik AS dan hingga kini baru mengunggah 821 dokumen.
Baca Juga:
"Menurut indeks, mereka memang memiliki 3.059 laporan dari Kedubes AS di Jakarta dari November 1990 hingga Februari 2010 tapi kan belum semua dipublish," kata Tifatul.
Secara terpisah, Kemenlu RI belum berencana memanggil Duta Besar AS di Jakarta untuk menjelaskan kebocoran dokumen tersebut diWikiLeaks. Kemenlu hanya akan memonitor perkembangan isu ini sampai pada batas-batas yang memerlukan diambil tindakan preventif untuk mencegah melebarnnya isu.
"Kami tidak berencana memanggil Dubes AS karena pada hakikatnya masalah ini harus ditangani sendiri oleh mereka," ujar Jubir Kemenlu Michael Tene. Di bagian lain, Polri menanggapi bocoran informasi Wikileaks soal rencana balasan teroris setelah kematian Imam Samudera dengan tenang. "Selama ini operasi anti terorisme terus berjalan, jadi setiap ancaman pasti sudah dianalisa," ujar Kabidpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar kemarin (05/12).
JAKARTA - Dokumen dari kawat diplomatik AS terkait Indonesia yang dibocorkan situs WikiLeaks tidak hanya menyangkut kerja sama militer Komando Pasukan
BERITA TERKAIT
- Beda dengan Prabowo, Trump Tunjuk Utusan Khusus Presiden untuk Atasi Krisis Ukraina
- Wapres Sara Duterte Digugat Pidana oleh Kepolisian Filipina
- Rawhi Fattuh Jadi Calon Kuat Presiden Palestina, Siapakah Dia?
- Mahmoud Abbas Keluarkan Dekrit Demi Penggantinya di Jabatan Presiden Palestina
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan