Pemerintah Tak Mau Diatur Tukang Gigi

JAKARTA - Polemik seputar pemberlakuan Permenkes 1871/2011 tentang penertiban praktik tukang gigi terus berlanjut. Meski pemberlakukan peratuarn tersebut telah diundur, namun para tukang gigi yang tergabung dalam Ikatan Tukang Gigi Indonesia (ITGI) belum juga puas.

 

ITGI tetap menolak keputusan penutupan praktik tukang gigi yang dilakukan perlahan. Mereka menawarkan opsi terkait pembinaan yang akan dilakukan pemerintah. "Kita juga ingin mengajukan konsep pembinaan menurut kami," ujar Sekjen ITGI Faisol Abrori di Jakarta, kemarin (24/6).

Faisol memaparkan, konsep pembinaan tersebut menyangkut beberapa poin. Antara lain, pihaknya menuntut pembinaan yang berkelanjutan dan pemberian kredit mikro untuk tukang gigi. Kredit tersebut akan digunakan untuk memperbaharui peralatan dan ruang praktik.

"Selama ini, alat dan bahan kita beli dari pihak swasta. Dan itu mahal. Krena itu kami minta penyedian bahan yang murah dari Kemenkes. Itu juga bisa jadi pemasukan bagi pemerintah. Jadi kita tidak lari ke swasta,"ujarnya.