Pemerintah Tak Profesional Dalam Penganggaran THR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menjadi polemik saat ini membuktikan pemerintah tidak profesional dalam penganggarannya.

“THR ini jadi masalah. Kenapa masalah, terkait pembagian THR, ini kan mendadak baru diumumkan. Sudah mendadak diumumkannya, tidak disiapkan jauh-jauh hari penganggarannya," ucap Riza di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6).

Pemerintah daerah, menurutnya sejak awal mengetahui bahwa THR itu dibiayai APBN seluruhnya. Tapi ternyata belakangan dibebankan kepada APBD. Sementara mekanisme anggaran itu ada aturannya antara lain melalui persetujuan DPRD.

"Bayangkan, sekelas DKI Jakarta yang memiliki manajemen baik, sistemnya baik saja tidak mudah. Dia perlu jungkir balik istilah Pak Sekda itu mempersiapkan. Bagaimana teman-teman di daerah? Ini kan artinya pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran," tutur politikus Gerindra ini.

Seharusnya, tambah Riza, baik THR maupun anggaran pensiun dan gaji ke-13, sudah dipersiapkan dan dikomunikasi jauh-jauh hari. Kebijakannya pun idealnya diumumkan sejak lama. Bukan dalam hitungan minggu jelang Lebaran.

"Akhirnya kan daerah tidak siap, kan bermasalah. Belum lagi banyak pengamat ahli hukum berpendapat ini kan masuk kategori bermasalah, timbul pidana. Tidak semudah itu menggeser anggaran. Harus punya landasan hukum yang kuat. Menurut saya ini berbahaya," pungkasnya.(fat/jpnn)