Pemerintah Tak Respon Usul KPU Soal Perppu KTP
Jumat, 15 Mei 2009 – 21:05 WIB

Pemerintah Tak Respon Usul KPU Soal Perppu KTP
Apakah ada daerah yang bermasalah dalam proses pemutakhiran DPS Pilpres? Hafiz mengaku belum menerima laporan soal itu. Namun Hafiz berharap jika ada temuan yang bermasalah segera dilaporkan ke KPU.
Baca Juga:
Saat ditanya apakah nanti KPU akan memberikan salinan DPS Pilpres ke parpol, Hafiz mengatakan bahwa hal itu tergantung dari permintaan parpol. KPU, sambungnya, bukan dalam kapasitas meyerahkan melainkan sebagai pihak yang diminta. Parpol, kata Hafiz, bisa minta di kelurahan. “Bukan diserahkan, tetapi mereka (parpol) yang minta ke KPU. Disediakan di tiap-tiap kelurahan,” tandasnya.
Karenanya Hafiz mengingatkan agar parpol pro-aktif meminta salinan DPS. Hal itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Sebenarnya mereka (parpol) kan mengerti. Itu ada di UU. Tetapi dulu juga tidak semua ambil. Alasannya tidak semua parpol punya kepengurusan ditingkat desa. Biasanya, ributnya di akhir,” pungkasnya.(ara/JPNN)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata kembali meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi pengunaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang
- Bawaslu RI Turun Langsung Awasi PSU Pilkada Serang, Ada Temuan Pelanggaran