Pemerintah Tak Serius Antisipasi Krisis Guru

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo, menilai Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tidak serius dalam menyikapi ancaman krisis jumlah guru yang akan mulai terjadi pada 2014 hingga 10 tahun kemudian. Ancaman krisis guru ini menyusul akan terjadinya pensiun massal, sebagai dampak dari pengangkatan serentak tenaga guru SD yang dilakukan pemerintah pada 1974.

Pada saat itu,pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah pengangkatan guru melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1974, akibat terjadinya kekurangan jumlah guru dalam jumlah banyak. “Kami memprediksikan pensiun massal akan dimulai 2014, dan puncaknya akan terjadi pada 2018,” ungkap Sulistyo, dalam rakernas Rakernas Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Swasta (LPTKIS), di Jakarta, Kamis (3/3).

Kondisi tersebut, kata Sulistyo, mestinya diperhitungkan oleh pemerintah. Sehingga menjelang 2014 langkah-langkah komprehensif untuk mengantisipasi ancaman tersebut seharusnya sudah terlihat dan semakin intensif dilakukan. “Tapi saya prihatin, sebab buktinya di lapangan saja kekurangan guru masih sangat terlihat karena persebaran guru belum merata, bagaimana bisa menghadapi 2014?” ujarnya.

Adanya situasi demikian, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu merasa pesimis. Sulistyo pun menyarankan Kemdiknas segera mulai melakukan penanganan persoalan guru secara lebih komprehensif. “Sebab jika hanya mengeluh dan memanipulasi data persebaran seperti yang selama ini terjadi, maka persoalan persebaran itu sendiri tidak akan kunjung selesai,” tegasnya.