Pemerintah Tak Serius Urus Perbatasan

“Masyarakat yang tinggal di perbatasan harus merasakan sejahtera juga,” terang Adnan di sidang paripurna DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). “Ini juga harus dibarengi pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur di wilayah perbatasan agar diprioritaskan karena memiliki multiflier efek yang tinggi,” lanjutnya. Selain itu, pemerintah harus lebih proaktif lagi untuk menyelesaikan penetapan batas bersama, khususnya di Selat Malaka bagian Selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan di sekitar pulau Timor, dengan melanjutkan dan meningkatkan intensitas program Border Diplomacy.

Secara terpisah, anggota Pansus Ambalat, Nursyamsa Hadis mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan teknologi pemantauan secara spasial, dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Kemudian, lanjut anggota DPD RI asal pemilihan Kaltim ini, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masalah-masalah aktual yang terjadi di daerah perbatasan, antara lain soal adanya lebih dari 10.000 jiwa WNI eksodus ke Papua New Guinea dan berharap dapat segera kembali ke Indonesia.

“Rekruitmen dan pengangkatan TNI, Polri, dan PNS di perbatasan harus memprioritaskan penduduk asli setempat, serta memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Lapangan kerja juga harus dibuka untuk menampung tenaga kerja non skill (TKI) seperti perkebunan dan pertambangan, dengan cara memanfaatkan kurang lebih 40 juta hektare lahan tidur di Kaltim yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi,” jelas Nursyamsa.