Pemerintah Tak Sigap Merespons Persoalan TKI di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan eksekusi pancung kepada TKI Muhammad Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi tentu merupakan pukulan telak bagi Indonesia sebagai negara atas mandat untuk melindungi warga negaranya.

Dia mengatakan negara memiliki mandat konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para TKI di luar negeri. Eksekusi pancung kepada WNI ini harus menjadi bahan evaluasi semua pihak dalam hal perlindungan kepada warga negara khususnya yang bekerja di luar negeri. Apalagi, pemerintah dan DPR belum lama ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

"Instrumen regulasi yang dimiliki tak menjadikan pemerintah sigap dalam merespons persoalan TKI di luar negeri," kata Khatibul, Rabu (21/3).

Dalam konteks ini, kata dia, Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) harus bertanggung jawab dalam eksekusi pancung tersebut.

Politiksu Partai Demokrat itu mendapat informasi bahwa Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel sudah getol dalam memperjuangkan Zaini.
Berkat kegigihan Dubes Indonesia untuk Arab, baru pertama kali dalam sejarah diplomasi ada peninjauan kembali (PK) dalam kasus yang menimpa almarhum.
Namun, ini bukan lagi ranah pemerintah Arab Saudi. Tapi, telah menjadi hak syar'i ahli waris. Eksekusi tetap dilakukan karena tidak ada pemaafan dari ahli waris.

"Upaya dubes ini harus kita apresiasi," katanya.

Meski demikian, lanjut dia, eksekusi pancung merupakan hilir dari karut marut persoalan TKI di luar negeri. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap sistem perlindungan TKI di luar negeri. Jika ada indikasi ketelodoran, ketidakcermatan dan ketidakseriusan dalam melindungi khususnya yang menimpa almarhum Zaini, Khatibul mendorong agar pemerintah mencopot dan mendemosi pejabat yang tidak sungguh-sungguh menyelamatkan nyawa TKI.

“Sikap ini cukup penting untuk menunjukkan sikap politik kita atas mandat konstitusi agar melindungi setiap warga negaranya," katanya.