Pemerintah Takut Utang Luar Negeri
Senin, 10 Agustus 2009 – 11:31 WIB
JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Demokrat, Pande Radja Silalahi mengatakan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010 yang diajukan pemerintah ke DPR pada 3 Agustus 2009, sudah mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat. Desakan yang sudah berkembang luas di masyarakat, utang luar negeri dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Dalam pidatonya pada 3 Agustus 2009 di depan paripurna DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pemerintah tidak akan menggunakan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) meski RAPBN 2010 akan mengalami defisit sebesar 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto.
"Pemerintah terbelenggu oleh anggapan yang beredar di masyarakat bahwa utang luar negeri adalah sesuatu yang dianggap salah. Maka pemerintah terpaksa utang dalam negeri. Padahal, sebenarnya sama saja bahkan utang dalam negeri membayarnya lebih mahal," ujar Pande Radja Silalahi yang juga ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (SCIS) dalam diskusi bertema 'Mengkritisi RAPBN 2010, di Jakarta, Senin (10/8).
Pande menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen dalam RAPBN tersebut bahkan dinilai sudah pro rakyat. Dijelaskan, perumusan RAPBN 2010 masih dalam kerangka upaya pemulihan perekonomian Indonesia paska krisis ekonomi global.
Baca Juga:
JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Demokrat, Pande Radja Silalahi mengatakan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
BERITA TERKAIT
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri